Permasalahan Agraria yang Terus Berlanjut

Forum Tani Sawit mengungkapkan adanya langkah mundur serius dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah. Pemerintah dan DPR dinilai tidak memberikan solusi yang jelas, sehingga ribuan keluarga petani hidup dalam ketidakpastian hukum. Hal ini memicu konflik seperti yang terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) saat ini.

Ketua Forum Tani Sawit, Abdul Aziz, menyampaikan bahwa TNTN menjadi bukti paling jelas dari banyaknya kasus konflik agraria akibat kegagalan pemerintah dalam merumuskan solusi permanen. Ia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi yang digelar oleh Pansus Konflik Agraria bersama Pusat Studi Sawit IPB University di IPB Convention Center Bogor, pada Kamis, 27 November 2025.

Forum Tani Sawit mengkritik pemerintah karena hanya fokus pada penindakan tanpa memperbaiki akar masalah. Abdul Aziz menyoroti ketidakjelasan batas kawasan, tumpang tindih izin, serta absennya skema penyelesaian yang adil bagi petani yang sudah tinggal di kawasan tersebut sejak dulu. Alih-alih ditangani secara menyeluruh, persoalan justru menggantung selama bertahun-tahun. Dampaknya adalah konflik sosial, penggusuran, kriminalisasi petani, hingga hilangnya mata pencarian. “Warga dan petaninya menjadi trauma,” katanya sambil menambahkan bahwa tanpa pembenahan serius, Tesso Nilo dan ratusan konflik lain akan terus menjadi bom waktu sosial di pedesaan.

Masalah yang Lebih Luas

Wakil Sekjen Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau, Samuel Simanjuntak, menyebutkan bahwa di berbagai kawasan konservasi, termasuk di Tesso Nilo, persoalan tidak hanya soal perambahan. Menurutnya, masalah utamanya adalah keterlambatan negara dalam menyelesaikan konflik. Banyak masyarakat sudah bermukim sejak sebelum penetapan kawasan, namun kini diperlakukan sebagai perambah ilegal dan dipaksa ke luar dari rumahnya sendiri. Sementara perlakuan berbeda diberikan kepada korporasi besar.

“Jangan tiba-tiba datang terus mengusir masyarakat dengan pendekatan kekuasan melalui alat-alat negara, kami ini juga anak-anak bangsa yang dijamin hak hidupnya,” kata Samuel.

Kritik terhadap Kebijakan Agraria

Mantan Staf Ahli Bidang Hukum di Kementerian ATR/BPN, Yagus Suyadi, menghitung bahwa Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah satu dari 600 lebih titik konflik agraria yang belum terselesaikan secara struktural. Angka itu, menurut dia, mencerminkan kontradiksi oleh negara yang terus mendorong ekspor CPO, mengejar target pemasukan negara via pajak dan non pajak, meningkatkan kesejahteraan petani sawit, dan menggaungkan penghiliran.

“Sementara di sisi lain membiarkan kebijakan agraria tumpang tindih yang membuat petani berada dalam posisi rentan,” katanya.

Yagus mendesak adanya sinkronisasi data kawasan hutan serta penguatan dan pengendalian di kawasan HGU yang telantar atau yang sudah dikelola masyarakat. Selain itu, ia menyarankan untuk melakukan pendekatan yang humanis dengan masyarakat agar capaian dan target di atas kertas sejalan dengan realita di lapangan.

Solusi yang Diharapkan

Dalam upaya menyelesaikan konflik agraria, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah dan lembaga terkait. Solusi yang adil dan transparan harus diterapkan agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan yang tidak jelas. Dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan pengelolaan kawasan yang lebih baik, diharapkan dapat mengurangi konflik dan membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Perlu adanya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, eksekutif, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sistem yang lebih baik dalam menangani isu agraria. Dengan demikian, konflik yang terus berlangsung dapat diminimalisir dan masyarakat bisa hidup dalam damai serta sejahtera.