Perubahan Mendasar dalam Penetapan Upah Minimum Provinsi 2026

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk mengubah cara penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Dalam pernyataannya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah akan beralih dari sistem yang seragam ke pendekatan yang lebih fleksibel dan terdiferensiasi sesuai dengan kondisi ekonomi lokal.

“Pemerintah tidak akan menetapkan satu angka kenaikan UMP yang berlaku seragam di seluruh provinsi seperti pada tahun sebelumnya,” ujarnya di Jakarta, Senin 1 Desember 2025. Perubahan ini dimaksudkan agar penentuan UMP menjadi lebih adil dan relevan, serta mengurangi kesenjangan upah antar-kota dan kabupaten.

Menaker menjelaskan bahwa setiap daerah kini akan memiliki rentang atau kisaran kenaikan upah yang dapat dipilih. Hal ini berarti angka kenaikan tunggal yang sama untuk semua wilayah akan ditiadakan, digantikan oleh mekanisme yang berbasis pada kondisi ekonomi spesifik daerah.

“Jadi arahnya tidak satu angka untuk semua seperti tahun lalu. Artinya akan ada range dan ada formula,” tegasnya.

Variabel Alpha dan Peraturan Pemerintah Baru

Inti dari perubahan ini terletak pada penyesuaian nilai Alpha, sebuah variabel penting dalam formula penghitungan upah. Alpha merupakan indeks yang secara spesifik menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sebelumnya, nilai alpha ditetapkan dalam rentang 0,1 hingga 0,3.

Penetapan rentang alpha yang baru ini masih dalam tahap finalisasi dan akan segera diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang baru, menggantikan regulasi pengupahan yang lama. Tujuan utama dari penyesuaian formula ini adalah memastikan bahwa UMP benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi dan daya dukung spesifik setiap provinsi.

Tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Rencana perubahan ini mendapat tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Darwoto, menyarankan agar nilai alpha diterapkan secara proporsional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada faktor tenaga kerja, tetapi juga investasi, teknologi, dan efisiensi. Oleh karena itu, alpha tidak dapat diseragamkan di seluruh daerah.

Darwoto juga menekankan pentingnya mempertimbangkan rasio antara upah minimum dan Kebutuhan Upah Layak, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023. Pendekatan berbasis data ini dinilai krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri, terutama sektor padat karya.

Peringatan dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, mengingatkan bahwa UMP harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai batas upah minimal, bukan diperlakukan sebagai upah efektif bagi seluruh pekerja. Apindo berkomitmen untuk mendorong penetapan upah efektif yang layak melalui perundingan bipartit di tingkat perusahaan, memisahkan fungsi UMP dari mekanisme negosiasi upah yang lebih tinggi.