Bencana di Tiga Provinsi Sumatra Menghadirkan Tantangan Berat bagi Tim SAR

Bencana alam yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, telah menyebabkan kondisi darurat yang memerlukan upaya ekstra dari berbagai pihak. Salah satu lembaga yang terlibat langsung dalam operasi pencarian dan pertolongan adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Basarnas). Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, mengungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim SAR selama operasi penanggulangan bencana.

Menurut Syafii, banjir bandang dan longsoran tanah membuat tim SAR harus bekerja secara intensif untuk melakukan evakuasi korban. Wilayah terdampak bencana tersebar di banyak titik, sehingga mempersulit koordinasi dan distribusi sumber daya. Hal ini disampaikan oleh Syafii dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (1/12/2025).

“Kondisi bencana yang terjadi ini sebenarnya diawali dari hidrometeorologi, yang memerlukan effort atau tenaga yang agak ekstra,” ujar Syafii. Ia menjelaskan bahwa tidak seperti kedaruratan di gedung atau titik khusus, situasi saat ini lebih kompleks karena terjadi di berbagai lokasi yang saling jauh.

Anggota SAR Kelelahan Setelah Tiga Hari Operasi

Selama operasi pencarian dan pertolongan, anggota SAR mengalami kelelahan yang signifikan. Syafii menegaskan bahwa setelah tiga hari kerja, kondisi fisik dan mental tim sudah sangat terkuras. “Pada saat bencana banjir kemudian diikuti banjir bandang, lumpur, longsor. Jadi anggota SAR mengalami tantangan tersendiri,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, tim SAR harus bekerja di lingkungan yang terisolasi dan tidak memiliki akses komunikasi yang memadai. Hal ini memperparah kesulitan dalam proses evakuasi dan penyelamatan korban. Oleh karena itu, Basarnas mengambil langkah tambahan dengan mengirimkan Kapal Ganesha untuk membawa logistik bantuan ke daerah terdampak.

“Jadi ini yang terjadi sehingga kami menambah kekuatan dengan Kapal Ganesha yang kami kirim ke sana dengan membawa logistik bantuan,” kata Syafii.

Data Korban dan Proses Evakuasi

Menurut data yang diperoleh, jumlah warga yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut mencapai 33.620 orang. Dari jumlah tersebut, Basarnas telah berhasil mengevakuasi 447 korban dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 399 orang masih dilaporkan hilang dan terus dalam proses pencarian.

“Dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal dan yang terlaporkan masih dalam pencarian 399 jiwa,” ujarnya.

Selain itu, jumlah korban selamat yang berhasil dievakuasi mencapai 33.173 orang. Syafii menyatakan bahwa hasil ini merupakan bukti kerja sama yang baik antara Basarnas dan potensi SAR di wilayah terdampak.

Usulan Penetapan Status Bencana Nasional

Terpisah, Ketua MPR RI Ahmad Muzani memberikan tanggapan atas usulan penetapan bencana banjir bandang di beberapa wilayah Sumatra sebagai bencana nasional. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Muzani menyatakan bahwa pemerintah daerah dan provinsi telah menunjukkan kemampuan dalam menangani situasi secara bersinergi. “Kalau lihat dari kemampuan pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang bersinergi, saya kira ini hari ke berapa sudah bisa ditangani,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa penetapan status bencana nasional tetap bergantung pada keputusan presiden. “Tapi semua itu akan bergantung kepada keputusan presiden karena penetapan bencana nasional sepenuhnya menjadi kewenangan presiden melalui keputusan presiden,” ujarnya.

Muzani juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Sumatra. “Presiden hari ini sedang berada di Sumatra Utara dan jam ini sedang ada di Aceh. Beliau pasti lihat langsung keadaan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa segera ditangani,” tambahnya.

Penanganan Bencana Secara Nasional

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa penanganan bencana banjir dan longsor di kawasan Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatra telah diberlakukan layaknya bencana nasional. Meski begitu, status bencana belum naik ke level nasional.

“Kemudian kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum setahu saya mohon maaf, kalau saya nanti mau dikoreksi. Tapi perlakuannya adalah perlakuan nasional,” kata Tito.