Jakarta – Koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menerbitkan peraturan yang melarang perdagangan dan penjagalan anjing serta kucing untuk tujuan pangan.
Karin Franken, perwakilan DMFI, menyampaikan bahwa kebijakan ini menjadi langkah bersejarah yang menjadikan Jakarta sebagai contoh nyata bagi daerah lain di Indonesia. “Kami mengapresiasi langkah Gubernur DKI yang memperkuat perlindungan hewan sekaligus menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan persnya.
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 36 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Pramono Anung melarang perdagangan dan konsumsi daging hewan penular rabies, termasuk anjing. Langkah ini diumumkan melalui unggahan Instagram pribadi pada Selasa (25/11).
Pasal 27A Pergub Nomor 36 menyebutkan larangan terhadap kegiatan memperjualbelikan hewan penular rabies untuk tujuan pangan, baik dalam bentuk hewan hidup maupun olahan. Sementara itu, Pasal 27B melarang penjagalan atau pembunuhan hewan tersebut yang ditujukan untuk tujuan pangan.
Menurut Karin, kebijakan ini menjadi langkah monumental yang menandai terobosan besar dalam menutup praktik perdagangan daging anjing dan kucing. Ia menilai peraturan ini bisa memperkuat upaya nasional dalam pencegahan zoonosis, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan hewan.
“Kebijakan ini tidak hanya melindungi hewan, tetapi juga melindungi masyarakat dari risiko penyakit dan mencerminkan nilai kemanusiaan bangsa yang beradab,” kata Karin, yang juga merupakan pendiri JAAN Domestic Foundation.
Ia berharap langkah progresif Jakarta bisa menjadi model kebijakan nasional yang dapat diadopsi oleh provinsi dan kabupaten lain di seluruh Indonesia. “Jakarta telah membuka jalan. Kini saatnya seluruh daerah mengikuti langkah berani ini untuk Indonesia yang lebih sehat, beradab, dan melindungi masyarakat dari ancaman penyebaran penyakit rabies,” ujarnya.
Adrian Hane, manajer DMFI, mendukung agar Pergub Nomor 36 menjadi dasar bagi Baleg DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (RUU Linkesrawan).
“Ya, biar larangan ini memiliki payung hukum nasional yang kuat dan seragam,” ujarnya.
Beberapa poin penting terkait kebijakan ini antara lain:
- Larangan Perdagangan: Pergub Nomor 36 melarang perdagangan hewan penular rabies, termasuk anjing dan kucing, baik dalam bentuk hidup maupun olahan.
- Larangan Penjagalan: Dilarang melakukan penjagalan atau pembunuhan hewan penular rabies untuk tujuan pangan.
- Tujuan Kesehatan Masyarakat: Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran zoonosis dan melindungi kesehatan masyarakat.
- Dukungan Nasional: DMFI berharap kebijakan ini menjadi dasar untuk pengembangan RUU Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan secara nasional.
Langkah ini menunjukkan komitmen Jakarta dalam menjaga kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan praktik perdagangan daging anjing dan kucing dapat diminimalisir dan bahaya rabies dapat dicegah secara efektif.

Tinggalkan Balasan