Komitmen Menteri Pertanian dalam Memberantas Pungutan Liar

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan komitmennya untuk mengatasi praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan para petani. Melalui kanal Lapor Pak Amran, Mentan Amran menerima berbagai laporan mengenai pungli terhadap alat mesin pertanian (alsintan), termasuk traktor roda empat di 99 titik di berbagai daerah.

“Ini laporan dari Pak Amran membuahkan hasil. Saya tidak bisa melihat jika ada orang yang saya tindak. Itu tidak mudah. Tapi harus kami tindak,” ujar Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Berdasarkan laporan yang diterima, diketahui bahwa seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pengusaha yang meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan mengutip uang dari masyarakat yang ingin mengakses bantuan traktor dengan nominal antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta per alat.

“Ada pungutan sebesar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran.

Setelah menerima laporan, Mentan Amran segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli. Staf tersebut akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Selain itu, pihak lain seperti eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar.

“Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya.

Amran menjelaskan bahwa seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut.

“Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Saya kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” kata dia.

Program Bantuan Pemerintah yang Gratis

Mentan Amran kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah tidak dipungut biaya. Termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, serta bantuan bibit tanaman perkebunan seperti kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya, yang bersumber dari APBN.

“Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” katanya.

Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, lebih dari 2.000 laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik.

Ajakan untuk Melaporkan Pelanggaran

Ia mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran atau permasalahan di sektor pertanian melalui Kanal Lapor Pak Amran dengan nomor 082311109390.

“Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Itulah jasa-jasa Anda pada negara,” ucapnya.