Pemangku kepentingan di sektor konstruksi Indonesia mulai menilai rencana penggabungan usaha antar BUMN Karya yang diinisiasi oleh Danantara. Salah satu anak perusahaan PT PP (Persero) Tbk., yaitu PT PP Properti Tbk. (PPRO), telah memberikan respons terkait agenda ini.

Direktur Utama PPRO, Dyah Rahadyannie, menyampaikan bahwa pihaknya melihat program Danantara sebagai bagian dari upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh BUMN Karya. Tujuan utamanya adalah memperkuat fondasi industri konstruksi secara keseluruhan.

“Sebagai entitas anak dalam ekosistem PTPP, PPRO melakukan penyesuaian internal untuk memastikan alignment dengan arah kebijakan pemegang saham,” ujarnya dalam paparan publik yang dilakukan pada Jumat (28/11/2025).

Secara strategis, PPRO fokus pada tiga hal utama:

  • Penataan portofolio proyek

    Perseroan berupaya agar memiliki fokus yang lebih kuat pada segmen dengan perputaran arus kas yang cepat dan belanja modal (capital expenditure/capex) yang efektif. Contohnya, proyek rumah tapak atau landed house.

  • Peningkatan efisiensi operasional dan pengendalian biaya

    Upaya ini bertujuan untuk memastikan kinerja yang lebih sehat dalam jangka menengah. Dengan efisiensi yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan profitabilitas.

  • Perkuatan governance

    Untuk memastikan kesiapan dalam proses konsolidasi, PPRO fokus pada penguatan tata kelola perusahaan. Hal ini penting agar perusahaan siap menghadapi proses integrasi sesuai ekspektasi regulator maupun pemegang saham.

Selain itu, Direktur Keuangan PPRO, Ikhwan Putra P., menjelaskan bahwa perseroan telah melakukan restrukturisasi organisasi secara menyeluruh, baik di lingkup kantor pusat maupun proyek. Penyederhanaan struktur organisasi diharapkan dapat memperkuat fungsi inti dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

PPRO juga menerapkan sentralisasi fungsi pendukung di proyek, seperti procurement, project monitoring, hukum, dan keuangan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan standar proses dan memperkuat kontrol internal di seluruh proyek.

Terkait rencana merger BUMN Karya, Danantara Indonesia berencana melakukan restrukturisasi kontraktor pelat merah sebelum integrasi dilakukan. Hal ini dilakukan karena banyaknya persoalan keuangan yang melilit perusahaan konstruksi negara.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa utang menjadi kendala utama dalam proses integrasi. Oleh karena itu, langkah penyehatan akan dilakukan terlebih dahulu sebelum proses merger berjalan.

“Kami akan memperbaiki dulu dengan Danantara. Kami perbaiki, kami lakukan dulu restrukturisasi,” ujar Dony di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan bahwa setelah pembenahan dilakukan, tahapan berikutnya adalah proses impairment atau penurunan nilai aset secara permanen untuk mencerminkan nilai wajar aset perusahaan.

Apabila fundamental perusahaan membaik, pengelompokan BUMN Karya baru akan dilakukan berdasarkan skenario yang memberikan penguatan antar-BUMN.

Dengan kondisi ini, integrasi tujuh BUMN Karya dipastikan mundur hingga 2026 setelah sebelumnya direncanakan selesai pada Desember 2025.

Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).