BIMA, Idnnews.id
– Bupati Bima Ady Mahyudi mengajukan permintaan agar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal segera mengambil tindakan tegas terkait kondisi hutan yang dinilai semakin kritis.
Permintaan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 600/005/03-9/2025 tertanggal 25 November 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan oleh Jaringan Peduli Lingkungan Hidup Bima (JPLHB) pada 19 November di ruang rapat Bupati Bima.
Dalam surat tersebut, Bupati Bima menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan hutan berada pada pemerintah provinsi sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 14 ayat (1). Oleh karena itu, langkah konkret dari pemerintah provinsi sangat mendesak untuk dilakukan.
“Pemerintah Kabupaten Bima bersama JPLHB berharap Gubernur NTB selaku pemegang otoritas pengelolaan hutan dapat segera mengambil sikap tegas,” ujar Bupati Ady Mahyudi.
Pemkab Bima menilai berbagai masalah tersebut memerlukan respons segera karena berkaitan langsung dengan kerusakan lingkungan, ancaman banjir bandang, serta potensi konflik warga di sekitar kawasan hutan.
“Diharapkan Gubernur NTB dapat menyikapi hal ini,” tegasnya.
Surat rekomendasi tersebut juga ditembuskan kepada Ketua DPRD NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, serta Ketua DPRD Kabupaten Bima sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan lintas lembaga.
Langkah Pemkab Bima ini sekaligus menandai sikap resmi daerah terhadap meningkatnya tekanan masyarakat sipil terkait kerusakan hutan, yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi isu utama di Bima.
“Pemerintah daerah berharap respon cepat pemerintah provinsi dapat membantu memulihkan kondisi ekologis yang sudah berada pada titik rawan,” katanya.
Berikut 7 poin utama yang diminta untuk ditindaklanjuti Gubernur NTB:
- Perubahan status Hutan Produksi Doro Na’e menjadi hutan lindung konservasi untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
- Penindakan praktik pungutan liar yang mengatasnamakan pengelolaan hutan sosial.
- Optimalisasi pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 terkait perlindungan lingkungan di tingkat daerah.
- Evaluasi menyeluruh program reboisasi, yang dinilai belum efektif menahan laju deforestasi.
- Penghentian penerbitan izin baru yang berpotensi mengubah kawasan hutan menjadi lahan pangan dan menyebabkan alih fungsi hutan.
- Moratorium izin kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada pada kawasan kritis untuk mencegah eksploitasi lanjutan.
- Evaluasi total kinerja Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yang bertugas di wilayah Bima.
Selain itu, Pemkab Bima juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif, instansi teknis, dan masyarakat setempat, dalam menjaga keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup.
Dengan adanya permintaan ini, diharapkan akan terjadi perbaikan signifikan dalam pengelolaan hutan di wilayah Bima. Masyarakat dan organisasi lingkungan berharap bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah provinsi dapat memberikan solusi jangka panjang bagi masalah yang terus berkembang.
Perlu diketahui bahwa isu hutan dan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi harus direspons secara kolektif dan komprehensif. Dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi, diharapkan kondisi ekosistem di Bima dapat segera pulih dan stabil.

Tinggalkan Balasan