Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana di Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana terkait kejadian banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang melanda beberapa kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025.

Status tanggap darurat berlaku selama 14 hari, mulai tanggal 27 November hingga 10 Desember 2025. Jika situasi masih memerlukan penanganan intensif, status ini dapat diperpanjang. Penetapan ini dilakukan setelah bencana hidrometeorologi dan kegempaan menyebabkan kerusakan infrastruktur serta kerugian ekonomi dan sosial di berbagai wilayah. Dengan demikian, diperlukan langkah cepat, terarah, dan terkoordinasi lintas sektor.

Sulaiman Harahap, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, menjelaskan bahwa penetapan status tanggap darurat memberikan dasar hukum bagi instansi terkait untuk melakukan percepatan penanganan. “Dengan adanya status ini, seluruh perangkat daerah, BPBD, serta unsur TNI–Polri dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi dalam evakuasi, penyaluran bantuan, penanganan infrastruktur, serta pemulihan layanan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Pemprov Sumut memastikan seluruh sumber daya, termasuk dukungan logistik, peralatan, dan pendanaan, dapat dimobilisasi secara optimal. “Prioritas kami adalah keselamatan dan kebutuhan mendesak warga. Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota terus memperkuat koordinasi agar penanganan berjalan efektif,” tegasnya.

Gubernur Sumatera Utara menugaskan perangkat daerah terkait untuk melakukan beberapa langkah penanganan darurat, antara lain:

  • Melakukan langkah-langkah penanganan darurat secara cepat dan tepat.
  • Melaksanakan pengurangan risiko lanjutan serta pemulihan awal.
  • Menjamin koordinasi terpadu antarinstansi di semua tingkatan.
  • Mendahulukan keselamatan masyarakat dalam setiap tindakan penanganan.

Seluruh pembiayaan penanganan darurat dibebankan pada APBD Sumut Tahun Anggaran 2025, termasuk perubahan anggaran yang berkaitan. Keputusan Gubernur juga telah disampaikan kepada berbagai unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri, BNPB, Pangdam I/BB, Kapolda Sumut, Kejati Sumut, hingga para bupati/wali kota se-Sumatera Utara.