Bandara IMIP di Morowali, Sorotan Kedaulatan Ekonomi
Bandara IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kini menjadi perhatian publik setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan adanya bandara tanpa perangkat negara. Pernyataan ini memicu berbagai spekulasi, terutama di media sosial, yang mengaitkan bandara tersebut dengan Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Menhan Sjafrie menyampaikan pernyataannya saat menghadiri Latihan Pertahanan Terintegrasi 2025 di Morowali, beberapa waktu lalu. Ia menilai bahwa keberadaan bandara yang tidak memiliki perangkat negara merupakan anomali dan bisa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara, ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” ujar Sjafrie seperti dikutip dari CNN.
Penjelasan PT IMIP tentang Status Bandara
Pihak pengelola Kawasan Industri IMIP segera memberikan respons terkait isu yang muncul. Direktur Komunikasi PT IMIP, Emilia Bassar, menjelaskan bahwa Bandara IMIP memiliki status khusus dan telah terdaftar di Kementerian Perhubungan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
“Bandara Khusus IMIP terdaftar di Kemenhub yang pengelolaannya diatur dalam UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Emilia singkat kepada detikcom.
Meski demikian, Emilia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai perangkat negara di dalam bandara tersebut.
Aturan Regulasi Bandara Khusus
Dalam UU Penerbangan, bandara khusus diatur dalam bagian tersendiri, mulai dari Pasal 247 hingga 252. Di antaranya:
- Pasal 247 menyebutkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri. Izin ini harus memenuhi persyaratan seperti bukti kepemilikan lahan, rekomendasi dari pemerintah daerah, rancangan teknik fasilitas pokok, dan kelestarian lingkungan.
- Pasal 248 menjelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian pengoperasian bandara khusus dilakukan oleh otoritas bandar udara terdekat yang ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 249 menyatakan bahwa bandara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri.
- Pasal 250 menjelaskan bahwa bandara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dan harus dengan izin Menteri.
- Pasal 251 menyebutkan bahwa bandara khusus dapat berubah status menjadi bandara yang dapat melayani kepentingan umum setelah memenuhi persyaratan ketentuan dari Kementerian Perhubungan.
- Pasal 252 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai izin pembangunan dan pengoperasian bandara khusus, serta perubahan status menjadi bandara yang dapat melayani kepentingan umum diatur dengan Peraturan Menteri.
Profil Bandara IMIP
Dari data Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bandara IMIP dikelola secara swasta dengan klasifikasi 4B. Operasionalnya berada di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Bandara ini memiliki kode WAMP dari International Civil Aviation Organization (ICAO) dan MWS dari International Air Transport Association (IATA).
Bandara IMIP terletak di Jl. Trans Sulawesi, Fatufia, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Bandara ini memiliki landasan pacu sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter. Daya dukung landasan atau PCN berada di level 68/F/C/X/T. Apron bandara juga dibangun dengan ukuran 96 × 83 meter, dan daya dukung yang sepadan (PCN 68/F/C/X/T). Untuk keamanan pendaratan, Bandara IMIP memiliki runway strip seluas 2.010 × 300 meter.
Hingga tahun 2024, Bandara IMIP telah melayani 534 penerbangan dengan total penumpang sebanyak 51.800 orang.

Tinggalkan Balasan