Pemetaan Ulang ASN untuk Ibu Kota Nusantara
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemetaan ulang terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara. Proses ini dilakukan karena adanya peningkatan jumlah kementerian di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang berubah dari 34 menjadi 48 kementerian.
“Jumlah kementerian dulu ada 34, sekarang ada 48. Orang-orangnya juga sudah berpindah, fungsi-fungsinya sudah berpindah, dan kami tentunya harus melakukan pemetaan kembali supaya memudahkan OIKN (Otoritas IKN) nanti melakukan penempatan untuk orang-orangnya,” ujar Rini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Selasa (25/11/2025).
Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan rencana pemindahan ASN ke IKN yang dirancang berlangsung sejak 2022 hingga 2024. Rencana tersebut mencakup penataan kelembagaan, pendataan pegawai yang akan dipindahkan, hingga proyeksi jumlah ASN yang akan ditempatkan di IKN. Namun, perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga setelah pergantian pemerintahan membuat rancangan tersebut harus kembali disesuaikan.
Rini mencontohkan, terdapat tiga gedung kementerian koordinator yang sudah dibangun di IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sedangkan di era pemerintahan Prabowo, terdapat tujuh kementerian koordinator.
“Kalau dulu hitungannya ada tiga menko, ada tiga tower. Sekarang ada tujuh menko. Tentunya saya harus menyesuaikan lagi kementerian-kementerian mana yang ada di bawah kementerian tersebut,” ujar Rini.
Target Ibu Kota Politik pada 2028
Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi ibu kota politik pada 2028. Target itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diteken pada 30 Juni 2025.
Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028.
Dalam Perpres tersebut, disebutkan beberapa syarat yang harus terpenuhi agar IKN dapat menjadi ibu kota politik. Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Luas KIPP itu adalah mencapai 800-850 hektar.
Selain itu, persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; dan persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen. Adapun cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; sedangkan indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74.
Persyaratan Pembangunan IKN
Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara.
Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara, pembangunan sarana prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.
Pemindahan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara dapat terselenggara jika jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang dan cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen.

Tinggalkan Balasan