Kritik terhadap Pembangunan di Wilayah Jawa Barat

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi, menyoroti fenomena pembangunan yang masif di wilayah Jawa bagian Barat, termasuk Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa kawasan ini sedang mengalami fase kapitalisme modern yang ditandai dengan eksploitasi besar-besaran, baik dari sisi industri manufaktur maupun alih fungsi lahan.

Yogi menyebutkan bahwa daerah-daerah lumbung pangan, seperti Kabupaten Subang, kini mulai tergerus oleh industrialisasi. Hal ini terjadi seiring hadirnya Pelabuhan Patimban dan akses infrastruktur baru. Menurutnya, Jawa bagian Barat, yang mencakup DKI, Banten, dan Jabar, sedang dieksploitasi secara besar-besaran. Ia bahkan menyatakan bahwa ini adalah bentuk kapitalisme modern.

“Kita bisa menyatakan bahwa ini adalah bentuk kapitalisme modern. Hampir 28% atau sepertiga industri nasional berada di kawasan ini,” ujarnya dalam diskusi bersama Majelis Musyawarah Sunda yang bertajuk “Refleksi Akhir Tahun 2025 dan Resolusi 2026: Menata Jalan, Memecahkan Masalah Bangsa”. Diskusi ini berlangsung di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, pada Selasa 30 Desember 2025.

Ketidakefektivan Kebijakan yang Ada

Menurut Yogi, orientasi kebijakan yang tidak berkelanjutan atau yang ia sebut sebagai incremental theory—teori gali lubang tutup lubang—membuat tata kelola kawasan menjadi tidak optimal. Ia memberikan contoh ketidakefektivan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Cekungan Bandung dan Kawasan Rebana yang telah berjalan sejak 2018, namun dinilai minim dukungan anggaran khusus.

Oleh karena itu, Yogi mengusulkan adanya redefinisi kebijakan tata ruang dan pemerintahan dengan mencabut aturan parsial dan menggantinya dengan konsep Mega Region. Ia menyarankan agar Perpres Cekungan Bandung dan Rebana dicabut, kemudian diganti dengan Peraturan Presiden terkait Mega Region. Ia juga menyarankan kerja sama antara Jakarta dan Banten, mengingat dalam definisi sejarah, mereka adalah satu sub-etnik.

Konsep Mega Region untuk Mengatasi Oligarki

Konsep Mega Region ini dianggap mendesak untuk meredam munculnya oligarki-oligarki baru yang tumbuh subur di tengah eksploitasi wilayah. Selain itu, konsep ini juga dimaksudkan untuk memastikan masyarakat Sunda tidak kehilangan entitasnya di tengah arus industrialisasi.

Ancaman Dekadensi di Kalangan Generasi Muda

Yogi juga menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak sosial dari perubahan struktur ekonomi tersebut pada Generasi Z dan Alpha. Fenomena easy money melalui digitalisasi dan menjamurnya profesi pembuat konten (content creator) dinilai memicu dekadensi nilai dan antipati terhadap peran negara.

“Anarki itu muncul dari ketidakpercayaan pada pemerintah. Ancaman yang paling dekat saat ini bukan pembubaran negara, melainkan sikap antipati generasi Z dan Alpha. Mereka merasa tidak membutuhkan pemerintah karena bisa menghasilkan uang dari rumah tanpa bergantung pada APBN atau APBD,” katanya.

Yogi memperingatkan, jika tidak ada strategi kebudayaan dan pendidikan yang tepat, Jawa Barat terancam mengalami krisis tenaga profesional di sektor riil di masa depan. Ia khawatir akan muncul “dokter konten” atau “dosen konten” yang tidak memiliki esensi profesi yang kuat.

Kebutuhan Strategi Budaya dan Pendidikan

Cita-cita anak sekarang cenderung beralih ke profesi konten kreator, sehingga risiko kehabisan tenaga profesional di sektor riil semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebudayaan dan pendidikan yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan keberlanjutan profesi di sektor nyata.